Susahnya Memperoleh Sertifikasi Guru Lewat PPG

Susahnya Memperoleh Sertifikasi Guru Lewat PPG

Program sertifikasi guru dari tahun ke tahun terus berubah caranya dan teknis pelaksanaannya. Perubahan ini bukan membuat guru semakin mudah, justru sebaliknya. Program sertifikasi guru yang dijalankan saat ini bernama PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Program ini katanya sudah sesuai dengan amanah dari Undang-undang Guru dan Dosen. Sebelumnya untuk sertifikasi guru, pemerintah telah membuat program penyusunan portofolio, workshop atau lokakarya maupun PLPG. Namun pemerintah kecewa dengan hasil yang diperoleh. Guru memang mendapatkan tunjangan profesi yang lumayan, tapi tunjangan tersebut tidak dimanfaatkan untuk pengembangan berkelanjutan bagi guru-guru yang telah tersertifikasi. Mutu guru justru sangat rendah dan memprihatinkan.

Karena itu pemerintah membuat formula program baru untuk sertifikasi guru melalui PPG. Program PPG dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari proses seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, proses praktik lapangan, uji kinerja, dan uji pengetahuan. Serangkaian proses tersebut harus dijalani oleh peserta PPG hanya untuk mendapatkan sertifikasi guru. Pemerintah kita mengharapkan dari program PPG ini akan menghasilkan guru-guru profesional dan menghasilkan lulusan yang unggul serta siap dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin berkembang.

Kritik terhadap PPG

Pelaksanaan PPG yang sangat berat ternyata dikeluhkan oleh para peserta PPG. Bayangkan saja, setiap peserta PPG harus mengikuti pembelajaran daring selama lebih kurang 3 bulan setiap harinya. Dalam pembelajaran daring, peserta PPG dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen terkait. Di akhir pembelajaran daring, semua peserta PPG diwajibkan untuk menuliskan laporan.

Setelah kelulusan pembelajaran daring diumumkan, peserta mengikuti tahap selanjutnya yaitu lokakarya di kampus yang menjadi pelaksana PPG selama lebih kurang 3 minggu. Peserta mulai belajar dari pagi sampai sore dan juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk. Setelah lokakarya berakhir, peserta diwajibkan untuk melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama 3 minggu.

Saat-saat mendebarkan terjadi setelah PPL berakhir. Peserta PPG wajib mengikuti ujian, yaitu Uji Kinerja (UKIN) dan Uji Pengetahuan (UP). Ukin dilaksanakan selama sehari dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Apabila peserta PPG lulus dalam UKIN, mereka wajib mengikuti ujian terakhir yaitu UP. Nah, UP inilah yang kelak akan menentukan lulus tidaknya seorang guru untuk memperoleh sertifikasi guru atau sertifikat pendidik profesional.

Di sinilah penderitaan mulai tampak. Pada kenyataannya, banyak peserta PPG yang gagal memperoleh sertifikasi guru karena tidak lulus dalam UP. Berbeda sekali dengan program pemerintah terdahulu yang banyak melahirkan guru-guru profesional. Jika dibandingkan dengan program PPG yang telah menghabiskan waktu lebih kurang selama 6 bulan, program pemerintah terdahulu justru lebih bersahabat.

Banyak peserta PPG yang kecewa dan sedih. Selama 6 bulan peserta PPG terpaksa meninggalkan keluarga atau orang-orang yang disayangi demi mengikuti PPG, namun hasilnya sangat mengecewakan. Lantas timbul pertanyaan dari para peserta PPG yang tidak lulus. Jika UP yang menjadi penentu kelulusan, mengapa pihak penyelenggara PPG mengharuskan peserta PPG untuk mengikuti serangkaian program secara sistematis dan berurutan. Rasanya tidak etis jika penentu kelulusan mutlak ditentukan oleh UP dengan mengabaikan nilai-nilai pada UKIN, PPL, dan pembelajaran daring. Seandainya nilai-nilai ini termasuk dalam variabel kelulusan, saya yakin akan banyak peserta PPG yang lulus dan memperoleh sertifikat guru profesional.

Semoga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih humanis dan berpihak kepada guru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *